Kuningan,– Menjelang berakhirnya masa jabatan Pejabat (PJ) Bupati Kuningan, Raden Iip, sejumlah partai politik di Kabupaten Kuningan mendesak agar beliau segera dicopot dari jabatannya. Desakan ini mengemuka dengan alasan defisit anggaran, penanganan inflasi, dan kemiskinan yang dinilai belum tertangani dengan baik selama kepemimpinannya. Namun, menurut Presiden Mahasiswa Universitas Kuningan (UNIKU), Roy mempertanyakan tujuan sebenarnya di balik desakan ini, apakah benar demi kepentingan masyarakat atau ada agenda politik tersembunyi.
Roy menyatakan bahwa mengganti PJ Bupati saat masa jabatannya tersisa hanya satu bulan bukanlah langkah yang bijak. “Pergantian di masa akhir jabatan tidak hanya akan mengganggu pemerintahan, tetapi juga berpotensi menghambat penyelesaian program yang sedang berjalan,” ungkapnya. Stabilitas pemerintahan, menurutnya, adalah prioritas yang penting, terutama di tengah upaya menjaga kesinambungan program yang sudah direncanakan.
Sejalan dengan pandangan Presiden RI Prabowo yang menekankan pentingnya loyalitas kader kepada kepentingan rakyat, Roy menilai tuntutan pencopotan ini justru berlawanan dengan nilai tersebut. Menurutnya, tuntutan ini lebih tampak sebagai manuver politik jangka pendek yang cenderung berorientasi pada pemilihan bupati definitif mendatang.
Roy sebagai Presma UNIKU mengatakan, isu-isu yang dijadikan dasar tuntutan, seperti defisit anggaran dan kebijakan seremonial, memerlukan penanganan yang terstruktur, bukan solusi instan dengan pergantian kepemimpinan di akhir masa jabatan. “Narasi yang diusung atas nama kepentingan publik ini perlu dicermati lebih jauh. Jangan sampai tuntutan ini sebenarnya menguntungkan kelompok tertentu ketimbang benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat luas,” ujar Roy. Kamis (1/10/24)
Roy juga mengingatkan bahwa mengganti PJ Bupati di masa akhir justru akan menciptakan ketidakpastian baru di pemerintahan dan berpotensi mengganggu keberlanjutan program yang sudah dijalankan Raden Iip.
Kami BEM UNIKU juga mendesak agar partai-partai yang mendukung tuntutan pencopotan ini menunjukkan transparansi dalam prosesnya. Jika benar tujuannya adalah kesejahteraan rakyat, audit kinerja PJ Bupati saat ini bisa menjadi langkah yang lebih efektif daripada mengganti pemimpin di tengah jalan.
“Masyarakat Kuningan berhak mendapatkan pemerintahan yang stabil dan jauh dari kepentingan politik praktis yang merugikan. Kami berharap, tuntutan ini tidak mengaburkan tujuan politik sejati, yakni pelayanan yang konsisten kepada masyarakat,” pungkas Roy.